kelelawar kecil masuk rumah

rtp altogel - Penegak Hukum Diminta Ungkap Aktor Intelektual Tambang Ilegal di Palu

2024-10-07 06:08:22

rtp altogel,sungai 2d togel,rtp altogel
JPNN.com » Nasional » Hukum » Penegak Hukum Diminta Ungkap Aktor Intelektual Tambang Ilegal di Palu

Penegak Hukum Diminta Ungkap Aktor Intelektual Tambang Ilegal di Palu

Selasa, 11 Juni 2024 – 14:30 WIB Penegak Hukum Diminta Ungkap Aktor Intelektual Tambang Ilegal di PaluFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comSejumlah aparat gabungan membongkar sisa-sisa pondok pada penertiban lokasi pertambangan emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (1/9/2016). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)

jpnn.com - JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak aparat penegakan hukum mengusut dalang tambang ilegal di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

"Polisi sudah menangkap dua warga negara asing (WNA), seharusnya dapat mengungkap siapa aktor intelektualnya," kata Mulyanto dihubungi di Jakarta, Selasa (11/6).

Bukan hanya di Palu, kata dia, kasus yang sama terjadi di kalimantan. Beberapa orang WNA China untuk kasus tambang ilegal emas, yang secara terang-terangan menggunakan alat berat dan melibatkan sebanyak 80 orang.

Baca Juga:
  • Tim Gabungan Tutup Tambang Emas Ilegal di Pedalaman Nagan Raya

"Sebagian tenaga kerja asing (TKA) tidak memiliki visa kerja," ungkapnya.

Mulyanto mengingatkan aparat penegak hukum dan pemerintah agar jangan bersikap longgar terhadap kasus-kasus seperti itu. Dia bahkan meminta aparat mengungkap secara jelas modus dan kerugian negara yang terjadi.

"Ini penting, agar publik dapat terus mengawal pengungkapan kasus ini secara tuntas. Karena kasus tambang ilegal mencederai kedaulatan SDA nasional," katanya.

Baca Juga:
  • 2 WN China jadi Tersangka Pertambangan Ilegal di Palu

Mulyanto juga meminta supaya pembentukan Satgas Tambang Ilegal yang sudah lama digadang-gadang agar segera dituntaskan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memiliki sense of crisis dan memprioritaskan pembentukan Satgas Tambang Ilegal ketimbang bagi-bagi IUPK untuk ormas keagamaan.