PADA peringatan 75 tahun kemerdekaan Tiongkok, Indonesia menghadapi momen penting dalam hubungan diplomatik dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Pada April 2025, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok juga akan mencapai 75 tahun.

Seiring perkembangan hubungan tersebut, Indonesia perlu merumuskan strategi baru untuk merespons peran global Tiongkok yang semakin aktif melalui Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative(GSI), dan Global Civilization Initiative(GCI).

Dengan tujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi, keamanan regional, dan diplomasi budaya, inisiatif-inisiatif ini menawarkan peluang besar, juga tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati agar kepentingan nasional tetap terjaga.

Baca juga : Pertemuan Bilateral Pemerintah RI-Brasil, Mentan Amran Gaet Investasi Peternakan Rp4,5 Triliun

Pemerintahan Indonesia mendatang, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, perlu mengoptimalkan potensi kerja sama dengan Tiongkok tanpa mengorbankan kemandirian. Tantangan utama ialah menjaga keseimbangan antara manfaat dari inisiatif-inisiatif global Tiongkok dan menghindari ketergantungan yang berlebihan, sekaligus memastikan bahwa kerja sama tersebut mendukung pencapaian tujuan strategis nasional.

Global Development Initiative: potensi ekonomi bagi RI

Baca juga : Dua Bintang Sepak Bola Australia Beri Pelatihan pada Siswa-Siswi Indonesia

GDI menandai pergeseran fokus Tiongkok dari pembangunan infrastruktur melalui Belt and Road Initiative(BRI) menuju pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan transformasi digital. Pergeseran ini sesuai dengan ambisi RI untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, yang menekankan pada pengembangan sektor energi terbarukan dan ekonomi digital. Melalui GDI, RI dapat memanfaatkan peluang besar untuk mempercepat pembangunan sektor energi hijau dan infrastruktur digital.

Investasi Tiongkok di sektor nikel, yang penting bagi produksi baterai kendaraan listrik global, telah menjadikan RI sebagai pemain utama di pasar ini. Namun, RI masih perlu meningkatkan kontribusi energi terbarukannya dari target 23% pada 2025, yang pada 2022 baru mencapai 12%. Kerja sama lebih lanjut dengan Tiongkok di bidang energi terbarukan, seperti proyek surya dan hidroelektrik, dapat membantu Indonesia mencapai target itu. Penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kerja sama ini menciptakan manfaat lokal, seperti penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Kesepakatan strategis antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek-proyek energi harus menekankan komitmen transfer teknologi dan peningkatan kapabilitas lokal. Idealnya, mayoritas tenaga kerja dalam proyek-proyek itu, minimal 60%, harus berasal dari Indonesia. Dengan demikian, kerja sama ini akan mendukung pengembangan industri energi terbarukan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi hijau Indonesia.

Baca juga : Indonesia Vietnam Perkuat Kerja Sama Dagang, Transaksi Dibidik Rp278 Triliun

Global Security Initiative: tantangan dan peluang keamanan regional

Selain peluang ekonomi, GSI yang diluncurkan pada 2022 menimbulkan tantangan keamanan yang lebih kompleks. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam GSI untuk memperkuat keamanan kawasan. GSI menawarkan kerangka kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi, sejalan dengan kebijakan nonblok Indonesia. Namun, ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait hak penangkapan ikan di Kepulauan Natuna mengindikasikan potensi risiko ketergantungan berlebihan pada Tiongkok dalam urusan keamanan.

Baca juga : Wamentan Sudaryono Ajak Asosiasi Peternak dan Petani di Prancis Investasi Peternakan Sapi di Indonesia

Indonesia perlu menegaskan komitmen terhadap kedaulatan teritorial dan stabilitas regional dalam keterlibatannya dengan GSI. Kerja sama keamanan dengan Tiongkok harus dilakukan dalam kerangka multilateral ASEAN, bukan melalui perjanjian bilateral yang dapat mengancam keamanan kolektif kawasan. Patroli maritim bersama, misalnya, harus lebih berfokus pada tantangan bersama seperti pembajakan dan penyelundupan daripada sekadar penegakan wilayah.

Dengan memprioritaskan tantangan keamanan bersama di ASEAN, Indonesia dapat memastikan bahwa keterlibatan dalam GSI memperkuat posisi sebagai pemimpin regional. Pendekatan ini juga membantu menjaga keseimbangan antara kerja sama dengan Tiongkok dan mempertahankan hubungan strategis dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Global Civilization Initiative: penguatan diplomasi budaya

GCI memperkenalkan dimensi baru dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, mendorong interaksi budaya dan pertukaran akademik sebagai strategi soft powerTiongkok. Indonesia, dengan keberagaman budayanya, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan inisiatif ini. Namun, mengingat pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Asia Tenggara, Indonesia harus hati-hati agar keterlibatannya tidak mengarah pada homogenisasi budaya atau pengikisan praktik-praktik lokal.

Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama budaya di bawah GCI bersifat timbal balik dan mengutamakan promosi budaya lokal. Kolaborasi dalam produksi film, pertukaran akademik, dan promosi media Indonesia di Tiongkok dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat soft powerIndonesia. Kerja sama ini akan membantu mempromosikan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan konten digital.

Community of Shared Future for Mankind dan implikasi bagi ASEAN

Visi besar Tiongkok tentang ‘Community of Shared Future for Mankind’bertujuan menciptakan tatanan global yang lebih terintegrasi. Namun, respons ASEAN terhadap konsep ini masih beragam. Berdasarkan laporan ISEAS-Yusof Ishak Institute tahun 2024, sepertiga responden Asia Tenggara melihat konsep ini sebagai pelengkap tujuan ASEAN, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman yang dapat meningkatkan ketergantungan kawasan pada Tiongkok.

Indonesia tidak boleh mengabaikan kekhawatiran ini. Meskipun ambisi global Tiongkok menawarkan banyak manfaat, potensi untuk menyesuaikan diri dengan arah kebijakan geopolitik Tiongkok tetap ada. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa keterlibatan dalam inisiatif global Tiongkok sejalan dengan tujuan strategis nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi, keamanan regional, dan diplomasi budaya.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Tiongkok perlu difokuskan pada diversifikasi investasi, terutama di sektor digital dan teknologi. Indonesia juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan global lainnya, termasuk AS, guna mempertahankan posisi nonbloknya. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia dapat mendorong kerja sama yang mendukung mutual enrichmentdan melindungi warisan budayanya dari pengaruh Tiongkok.

Indonesia perlu memastikan bahwa hubungan bilateralnya dengan Tiongkok menghasilkan kerja sama yang terukur, seperti inisiatif energi terbarukan, kesepakatan perdagangan digital, dan kolaborasi keamanan yang selaras dengan kepentingan nasional. Pendekatan strategis yang kritis dan terukur ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan mitra strategis Tiongkok, sambil tetap menjaga kemandirian dalam menghadapi tantangan global di masa depan.