cowo ganteng kls 5 - Benny Susetyo Soroti Penegakan Hukum di KPK, Singgung Intervensi Kekuasaan
2024-10-07 15:23:55
Benny Susetyo Soroti Penegakan Hukum di KPK, Singgung Intervensi Kekuasaan
Minggu, 04 Agustus 2024 – 20:25 WIB![Benny Susetyo Soroti Penegakan Hukum di KPK, Singgung Intervensi Kekuasaan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/01/11/sekretaris-dewan-nasional-setara-intitute-romo-benny-susetyo-27.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo mengkritisi terkait hukum di Indonesia yang terjadi saat ini.
Benny mengutip seorang filsuf dan teolog yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat Thomas Aquinas.
Mengutip Thomas, Benny mengungkapkan penegakan hukum di Indonesia sering kali bersifat pragmatis dan tergantung pada pesanan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Baca Juga:- Romo Benny Ajak Masyarakat Mengawasi Penyelenggara Pemilu
"Menurutnya (Thomas), manusia adalah “animal politicum” atau makhluk politik yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk mencapai kebahagiaan," kata Benny dalam keterangannya, Minggu (4/8).
Oleh karena itu, lanjut Benny, politik harus diarahkan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal dan mencapai kebahagiaan.
Hukum, dalam pandangan Thomas, adalah sarana untuk mencapai kebaikan bersama dengan memberikan aturan dan batasan yang jelas bagi tindakan manusia.
Baca Juga:- Menolak Lupa Peristiwa Kudatuli, Romo Benny Tak Ingin Kejadian Kelam Itu Terulang
Hukum bukan hanya sekadar perintah akal budi, tetapi juga aturan yang mengatur tindakan manusia secara keseluruhan.
Saat ini, penegakan hukum di Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan tergantung pada pesanan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.