Skandal Demurrage Terkuak, Opsi Bapanas Stop Boros Pangan Sulit Diwujudkan

jpnn.com, JAKARTA - Opsi Badan Pangan Nasional atau Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi yang meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemborosan pangan demi mengurangi impor beras sangat sulit diwujudkan.

Terlebih opsi tersebut digaungkan di tengah terkuaknya skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294, 5 miliar yang menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Demikian disampaikan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Akhmadi menyoroti pernyataan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang mendorong masyarakat menghemat pangan demi membuat pemerintah tidak lagi melakukan impor beras.

• Skandal Demurrage Bapanas-Bulog Belum Selesai, Ketahanan Pangan Terancam

Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.

“Kalau benar (opsi) itu prihatin juga ya. Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berprilaku boros pangan,” kata dia, Selasa (30/7).

Akhmadi meminta pemerintah, dalam hal ini Bapanas pimpinan Arief Prasetyo Adi, dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat.

• Komisi IV DPR Terus Desak Penegak Hukum Cepat Usut Skandal Demurrage Bulog-Bapanas

Menurut Akhamadi, Bapanas bisa memperkenalkan produk pangan alternatif seperti olahan jagung hingga sagu.

“Harusnya secara masif lebih dikembangkan. Mindset ini harus dimulai dari para pengambil kebijakan di pemerintah baru masyarakat,” ungkap Ahmadi.