Paskibraka 2024 Harus Rela Melepas Jilbab, PKS Sentil BPIP

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebut masalah 18 Paskibraka perempuan yang akan bertugas pada HUT RI ke-79 di IKN harus lepas jilbab, merupakan sebuah kemunduran.

Anggota Fraksi PKS itu menyebutkan dugaan pelarangan Paskibraka berjilbab kontradiktif dengan semangat perempuan muslim Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai mode tanpa menghalangi untuk berprestasi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati alias Mufida. Foto: FPKS DPR RI

• Simak Penjelasan BPIP soal Paskibraka 2024 Lepas Jilbab atau Hijab

Dia menjelaskan untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. 

"Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka, padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).

"Kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ucap politikus PKS itu.

• Dugaan Paskibraka 2024 Dilarang pakai Jilbab, Gubernur Sumbar Bereaksi Keras

Dia juga menyebutkan dugaan pelarangan jilbab di Paskibraka ini adalah kemunduran di saat yang sama banyak perempuan berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.

"Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," jelasnya.