Demokrasi di Indonesia menghadapi masalah serius. Itu ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang sedang terjadi saat ini. Jika dibiarkan, hal tersebut berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat. Demikian pernyataan yang disampaikan para dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM).

Mewakili dosen-dosen Fisipol UGM, Arie Sujito menyampaikan peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi.

"Menyikapi situasi darurat ini, kami para dosen Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap sebagai berikut," kata dosen Sosiologi tersebut, Kamis (22/8).

Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus

1. Mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai
sarana melanggengkan kekuasaan;

2. Menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat;

3. Mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil;

4. Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum; dan

5. Mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia. (Z-11)