Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Serahkan Rekomendasi Kepada Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo - Gibran.

Rekomendasi ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi untuk mewujudkan ekonomi hijau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, sesuai visi misi Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.

Dalam diskusi yang difasilitasi oleh Katadata Insight Center (KIC) bersama Tim Pertumbuhan 8 persen Prabowo-Gibran, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menekankan pentingnya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan, bukan energi baru, seperti nuklir, hilirisasi batu bara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam, yang tinggi emisi dan mahal.

• Sukarelawan Prabowo-Gibran Anggap Isu Fufufafa Dihembuskan untuk Mengadu Domba

Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan.

“Transisi energi berpotensi menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada 2050, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan," ujar Plt Direktur Program Koaksi Indonesia Indra Sari Wardani.

“Hal ini juga dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan mendorong ekonomi hijau yang lebih luas.”

• Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Prioritaskan Isu Polusi Udara

Kedua, presiden baru juga harus segera merumuskan peta jalan pensiun dini PLTU dan menyiapkan jaringan pengamannya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022.

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengungkap makin cepat pensiun dini PLTU dilaksanakan dan digantikan dengan energi terbarukan, akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.