trenggiling erek erek - Ekonom Muhammadiyah Nilai Kenaikan Anggaran Pertahanan Tidak Arif
2024-10-06 15:25:05
Ekonom Muhammadiyah Nilai Kenaikan Anggaran Pertahanan Tidak Arif
Senin, 08 Januari 2024 – 19:54 WIB
Parade alutsista TNI pada HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10). Foto/ilustrasi : Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Ekonom Muhammadiyah dan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang sangat besar.
"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam keterangannya.
Baca Juga:- Data Pertahanan yang Diungkap Ganjar di Debat Capres Tak Bersifat Rahasia
Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.
"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.
Di sisi lain, Mukhaer yang juga ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM) menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.
Baca Juga:- Mengapa Anies Beri Nilai 11 untuk Sektor Pertahanan di Bawah Prabowo? Ini Alasannya
"Begitu juga alutsista, saya kira harus ditekan. Tidak adil. Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon Presiden dan Cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan,” tegas Mukhaer.
Mestinya, sambung dia, anggaran kita lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosila. Tentu itu relevan dengan tujuan bangsa termaktub dalam konstitusi kita.
