WAKIL Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyoroti dugaan kebocoran data pada instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengakibatkan bocornya data 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi PNS adalah masalah serius yang dapat menimbulkan dampak signifikan pada privasi individu dan keamanan negara.

“Jika benar terjadi peretasan, hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem keamanan siber pemerintah yang perlu segera diatasi,” katanya, Rabu (14/8/2024).

Anggota fraksi PKS ini meminta BKN bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo dalam melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN.

Baca juga : Akun Google Bisnis Hotel di Bandung Kena Peretasan

“Upaya itu harus disertai dengan tindakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan keamanan sistem,” ujar Kharis.

Tidak hanya itu pemerintah perlu transparan dalam menyampaikan perkembangan investigasi dugaan peretas kepada publik, terutama kepada para PNS yang mungkin terdampak.

“Harus ada langkah mitigasi yang jelas, termasuk upaya untuk melindungi data yang sudah terlanjur bocor dan mencegah penyalahgunaannya,” tukasnya. (Sru/P-3)