Sejumlah Ormas di Mojokerto Deklarasi Lawan Dinasti Politik dan Korupsi

jpnn.com, MOJOKERTO - Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur (Jatim) mendeklarasikan perang terhadap korupsi yang dilakukan elite setempat dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang pada Selasa (3/6).

Deklarasikan dilakukan LKH Barracuda Indonesia, Ormas HMN, LSM Wahana Lingkungan Tani, dan Modjokerto Watch atas nama 'Wong Mojokerto'.

Perwakilan Wong Mojokerto Hadi Purwanto menyampaikan dugaan korupsi tumbuh subur di Kabupaten dan Kota Mojokerto akibat dinasti politik.

• Soal Dugaan Penyimpangan Anggaran di Mojokerto, Pengamat Nilai Efek Dinasti Politik

"Dugaan korupsi dilakukan secara terstruktur, sitematis, dan masif dengan manipulasi seolah-olah tata kelola pemerintahan berjalan dengan good governance," kata Hadi Purwanto seusai deklarasi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto.

Dia menyebut contoh nyata konspirasi telah diatur sedemikian rupa agar seluruh aktivitas pembangunan pemerintah adalah terkait pembelian batu melalui perusahaan yang memiliki alamat yang sama.

"Setiap pengambilan bebatuan ini diambil dari galian dengan pekerja mereka. Galian yang tidak berizin usaha tambang tersebut dieksplorasi tanpa mengantongi izin eksplorasi, diangkut dengan ilegal oleh pekerja tanpa memiliki izin pegangkutan tambang. Kemudian, dikelola tanpa memiliki izin operasi produksi dan tidak memiliki izin penjualan," beber Hadi Gerung yang akrab disapa.

• Momen Cak Imin Berselawat di Kampanye Akbar, Sindir Politik Dinasti dan Konstitusi Hancur

Perwakilan Wong Mojokerto lainnya, Angga Supra Setia menyampaikan, dugaan korupsi juga dilakukan dengan modus lain, salah satunya menjadikan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bancakan.

Dia banyak menemukan pola para pimpinan OPD rupanya rajin menabung CV, dibuat untuk kepentingan fiktif dengan mengabaikan prosedur pengadaan barang dan jasa.