JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui implementasi program pencampuran bahan bakar nabati jenis etanol alias Bioetanol kini masih menemui tantangan besar di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan salah satunya karena belum banyak industri bioetanol yang memenuhi kriteria untuk menghasilkan bahan bakar dengan kualitasfuel grade.

Baca juga: HPM Tambah 2 Jaringan Mobil Bekas Bersertifikasi di Jabodetabek

Dok. Auto.hindustantimes.com Ilustrasi mobil dengan bahan bakar bioetanol

"Dari 13 industri bioetanol yang ada baru dua yang memenuhi kriteria fuel grade, sedangkan sisanya masih memproduksi bioetanol untuk kebutuhan food grade," kata dia dalam keterangannya dikutip Kamis (3/10/2024).

Oleh karenanya diperlukan adanya dorongan dari pemerintah agar industri bioetanol di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan signifikan.

Dalam artian, membangun ekosistem bioetanol, baik dari segi produksi maupun distribusi, adalah kunci penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

Kalau hal dimaksud dapat dilakukan, maka peluang untuk pemberian insentif semakin terbuka. Di samping itu, investasi besar juga akan menarik lebih banyak pemain industri dan teknologi untuk terlibat, menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian dan lingkungan.

Baca juga: Pabrik Chery di Indonesia Masih Wacana

dok.TMMIN Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid FFV

"Ekosistem harus dibangun, dan insentif akan mengikuti," kata Eniya.

Diketahui, Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015, seharusnya Indonesia sudah mencapai penggunaan campuran etanol sebesar 20 persen (E20) pada 2025.

Namun sampai sekarang, bioetanol di Indonesia baru masuk pencampuran 5 persen (E5) melalui Pertamax Green 95 yang kini dijual di 75 SPBU di Jakarta dan Surabaya.