kelelawar kecil masuk rumah

forum syair sdy keraton - Pemerintah & DPR Sudah Sepakat, Angkat Honorer Tendik jadi PPPK, Termasuk yang Dirumahkan

2024-10-06 17:58:34

forum syair sdy keraton,violet muda,forum syair sdy keraton
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemerintah & DPR Sudah Sepakat, Angkat Honorer Tendik jadi PPPK, Termasuk yang Dirumahkan

Pemerintah & DPR Sudah Sepakat, Angkat Honorer Tendik jadi PPPK, Termasuk yang Dirumahkan

Kamis, 29 Agustus 2024 – 11:13 WIB Pemerintah & DPR Sudah Sepakat, Angkat Honorer Tendik jadi PPPK, Termasuk yang DirumahkanFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comKetua Umum Forum Tendik SNWI Renny menilai kesepakatan pemerintah dan DPR menuntaskan masalah honorer patut diapresiasi dan berharap segera ditindaklanjuti. Ilustrasi ASN: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat menuntaskan masalah honorer tahun ini.

Kesepakatan itu dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto di Jakarta, Rabu (28/8).

Ketua Umum Forum Tenaga kependidikan (Tendik) Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Renny, SE menilai kesepakatan tersebut patut diapresiasi.

Baca Juga:
  • 719 Honorer Lama Dirumahkan, Bupati Angkat 500 Non-ASN Baru, Istana Turun Tangan

Namun, keseriusan pemerintah harus dibuktikan dengan melakukan percepatan realisasi poin-poin yang sudah diminta Komisi II DPR serta disetujui eksekusi.

"Saya harap pemerintah dapat menindaklanjuti hasil rapat 28 Agustus 2024 dan menuntaskan seluruh honorer menjadikan ASN PPPK terutama tendik, " kata Renny kepada JPNN, Kamis (29/8).

Renny menilai enam poin kesepakatan DPR dan pemerintah sangat positif serta memberikan harapan baru.

Baca Juga:
  • Proses Pengaktifan Honorer K2 & Tenaga Non-ASN yang Dirumahkan Dimulai Desember, Alhamdulillah

Di sisi lain menjadi kekhawatiran sendiri apakah akan berjalan semulus kesepakatan eksekutif legislatif.

Fakta menunjukkan jika kebijakan pemerintah pusat dengan topangan DPR RI mental di lapangan.