kelelawar kecil masuk rumah

jokerbola link - Terima Pengurus GPII, Ketua MPR Ajak Jaga Kondusifitas Menjelang Pilkada Serentak

2024-10-06 13:57:50

jokerbola link,racun toto togel,jokerbola link
JPNN.com » Politik » Pilkada » Terima Pengurus GPII, Ketua MPR Ajak Jaga Kondusifitas Menjelang Pilkada Serentak

Terima Pengurus GPII, Ketua MPR Ajak Jaga Kondusifitas Menjelang Pilkada Serentak

Rabu, 12 Juni 2024 – 18:01 WIB Terima Pengurus GPII, Ketua MPR Ajak Jaga Kondusifitas Menjelang Pilkada SerentakFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada Serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pilkada Serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota.

Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres.

Pasalnya, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri.

Baca Juga:
  • Bamsoet Tegaskan Tidak Ada Pernyataan Sepakat Presiden Dipilih MPR

"Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud," ujar Bamsoet seusai menerima Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), di Jakarta, Rabu (12/6).

Hadir antara lain, Ketua Umum Masri Ikoni, Bendahara Umum Hamaydi Harahap, Kabid Perencanaan, Litbang dan Kajian Heri Muhrodin, Kabid Kesehatan dan PO Haerul Anwar, a Wasekbid Kesehatan, dan PO Fajar Afriansyah.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, disisi lain bangsa Indonesia juga tidak bisa melupakan luka bangsa pada Pemilu 2019 dengan hadirnya "Cebong", "Kampret", dan "Kadrun", yang menjadi peringatan bahwa pemilihan langsung memiliki dampak berganda (multiplier effect) bagi keharmonisan kehidupan kebangsaan.

Baca Juga:
  • Bamsoet Sebut MPR Siap Melakukan Amendemen UUD 1945

Tidak hanya pada Pilpres dan Pileg, pemilihan langsung pada Pilkada juga meninggalkan berbagai persoalan kebangsaan.

"Hasil penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang," jelas Bamsoet.