WAKIL Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor mengatakan pelaksanaan collaborative governance dalam evaluasi program peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) belum maksimal. 

Hal itu diungkapkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, Palembang, Sabtu (28/9).  Hasil disertasinya berjudul “Model Collaborative Governance Dalam Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia”

Afriansyah mengatakan belum optimalnya kebijakan pendukung peningkatan kualitas pekerja migran berstandar internasional terutama dalam optimalisasi pelatihan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja. 

Baca juga : BP2MI Susun Program Pemberdayaan Pekerja Migran

Selain itu, kata dia, keterlibatan aktor-aktor yang terlibat umumnya masih parsial dan belum terkolaborasi dengan baik.

“Model rekomendasi dari penelitian ini, menjadi upaya peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia berstandar Internasional sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia mengurangi kesenjangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan selanjutnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia,” kata Afriansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9).

Dalam disertasinya, Afriansyah memberikan saran kepada pemerintah untuk seharusnya melakukan integrasi dengan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk penguatan peran Balai Latihan Kerja, Pelatihan Vokasi, dan Pendikan Vokasi. Hal itu dinilai sebagai upaya memenuhi standar permintaan pasar global dan mengadopsi nilai inklusivitas dan profesionalisme yang tinggi.

Baca juga : Dua Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Penyelundupan Pekerja Migran ke Kamboja

“Menurut saya, model ini dapat diimplementasikan secara optimal, maka dukungan politik dari pemangku kepentingan harus didapatkan mengingat kebijakan ini akan berkonsekuensi terhadap anggaran dan infrastruktur baik pusat maupun daerah sehingga sinkronisasi akan lebih mudah dicapai,” jelasnya.

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan bahwa model collaborative governance yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja migran Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja global.

“Saya harap peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan model collaborative governance ini sangatlah krusial. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, saya yakin dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai aset yang berharga bagi bangsa dan membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera menuju kejayaan Indonesia Emas 2045,” terangnya. (P-5)