kelelawar kecil masuk rumah

cuanstore - Perlu Membentuk Koalisi Semipermanen Demi Wujudkan Cita

2024-10-06 23:40:01

cuanstore,udinslot login,cuanstore
JPNN.com » Politik » Pilpres » Perlu Membentuk Koalisi Semipermanen Demi Wujudkan Cita-cita Indonesia Emas 2045

Perlu Membentuk Koalisi Semipermanen Demi Wujudkan Cita-cita Indonesia Emas 2045

Senin, 25 Maret 2024 – 19:46 WIB Perlu Membentuk Koalisi Semipermanen Demi Wujudkan Cita-cita Indonesia Emas 2045Facebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comPasangan Capres-Cawapres RI terpilih di Pilpres 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Foto: Arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar merespons hasil survey dari LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas masyarakat sebesar 75,8 persen mendukung agar koalisi pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki koalisi semipermanen minimal selama 20 tahun yakni 2024-2045.

Menurut Usep, koalisi semipermanen dibutuhkan untuk melanjutkan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mendorong dan mewujudkan cetak biru Indonesia menjadi negara maju atau menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Survei itu kan persepsi masyarakat yang saya kira juga didasarkan mungkin pada pemikiran bahwa koalisi semi permanen itu untuk kontinuitas program atau kontinuitas menjalankan hal yang sifat strategis atau untuk hal-hal manajemen strategis sampai 2024, sehingga tidak bongkar pasang,” ujar Usep, Senin (25/3/2024).

Baca Juga:
  • GBK Sebut Efek Jokowi Bikin Prabowo-Gibran Menang Mutlak di Jatim

Usep menyampaikan kebiasaan pemerintah ketika ganti pucuk pimpinan pemerintah maka akan ganti pula kebijakan yang diambil sehingga pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.

“Kebiasaan di kita begitu ganti jabatan ganti pejabat kemudian diubah tidak ada kontinuitas pembangunan padahal yang namanya pembangunan itu atau saat membangun peradaban atau infrastruktur saya kira butuh kontinuitas,” ucapnya.

Usep mencontohkan program pemindahan ibu kota negara (IKN) itu tidak bisa dikerjakan dalam satu periode yang hanya 5 tahun.

Baca Juga:
  • PPP Beri Selamat Kepada Prabowo-Gibran

Namun, harus juga konsisten dikerjakan meskipun IKN sudah menjadi amanat undang-undang.

Dia menyebut IKN akan berpotensi terhenti jika pemerintah penggantinya tidak memprioritaskan bisa beralasan keterbatasan anggara sehingga lebih mengutamakan kebijakan lain.